Artisan Connect

APKJ

Date : 2010-03-23 04:38:37

DescriptionANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA APKJ [pic] Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara JEPARA 2009 ANGGARAN DASAR Mukadimah Industri mebel dan seni ukir merupakan industri strategis yang tak terpisahkan di wilayah jepara dan telah menghidupi masyarakat jepara.Untuk itu perlu dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan nasional. Maka, pelaku usaha yang bergerak dibidang industri mebel dan seni ukir bersepakat untuk membuat sebuah asosiasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I. KETENTUAN UMUM PASAL 1 NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN 1. Nama asosiasi ini adalah ASOSIASI PENGRAJIN KECIL JEPARA selanjutnya disingkat APKJ. 2. Asosiasi ini didirikan di Jepara tanggal 23 Desember 2008 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. Asosiasi ini berkedudukan di Jepara. PASAL 2 AZAS DAN LANDASAN 2.1.APKJ berazaskan Pancasila. 2.2.APKJ berlandaskan: a.Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan Industri sebagai landasan struktural. c.Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga APKJ sebagai landasan operasional. 2.3.APKJ tidak berpolitik,tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik. PASAL 3 VISI DAN MISI 3.1.Visi APKJ: 3.1.1 Pemberdayaan Potensi Pengrajin kecil untuk mandiri yang berdaya saing di pasar global. 3.1.2 Terwujudnya kemitraan antar pengrajin kecil untuk kesejahtraan bersama. 3.1.3 Membangun citra Jepara sebagai industri mebel dan seni ukir yang unik dan berkualitas. 3.2.Misi APKJ: 3.2.1 Pemberdayaan pengrajin kecil agar memiliki posisi tawar. 3.2.2 Menciptakan keadilan harga pasar yang sehat. 3.2.3 Mempermudah akses modal. 3.2.4 Memperpendek mata rantai distribusi bahan baku. 3.2.5 Pusat komunikasi dan informasi pengrajin. 3.2.6 Membangun jaringan dan komunikasi pasar yang luas. PASAL 4 TUGAS-TUGAS POKOK APKJ Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 yang tersebut diatas,maka APKJ mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut: 4.1 Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara para anggota. 4.2 Membantu kepentingan anggota. 4.3Membantu usaha arbitrase antar anggota. 4.4.Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggotadengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra didalam dan luar negeri. 4.5.Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badanlain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APKJ 4.6.Mengupayakan peningkatan SDM anggota. BAB II. ORGANISASI PASAL 5 STRUKTUR DAN PERANGKAT ASOSIASI Struktur dan perangkat APKJ terdiri dari : 5.1. Musyawarah Daerah 5.2. Dewan Kehormatan 5.3. Dewan Pengurus 5.4. Badan Pelaksana Harian PASAL 6 MUSYAWARAH DAERAH 6.1.Musyawarah Daerah adalah kekuasaan tertinggi di dalam tubuh asosiasi. 6.2.Musyawarah Daerah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 6.3.Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota. PASAL 7 DEWAN KEHORMATAN 7.1.Hal-hal yang berhubungan dengan Dewan Kehormatan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 8 DEWAN PENGURUS APKJ dijalankan oleh Dewan Pengurus yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Musyawarah Daerah dan sekurang-kurangnya terdiri dari : 8.1.Satu orang Ketua 8.2.Satu orang Sekretaris 8.3.Satu orang Bendahara 8.4.Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus diatur kemudian di dalam anggaran rumah tangga PASAL 9 BADAN PELAKSANA HARIAN 9.1.Badan Pelaksana Harian dibentuk oleh Dewan Pengurus. 9.2.Badan pelaksana harian Merupakan badan pelaksana keputusan-keputusan Dewan Pengurus 9.3.Badan pelaksana harian Dipimpin oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur Eksekutif. 9.4.Tugas dan tanggungjawab badan pelaksana harian diatur kemudian di dalam Anggaran RumahTangga beserta kelengkapannya. 9.5.Bilamana Badan Pelaksana Harian belum terbentuk, maka tugas-tugas Badan Pelaksana Harian di jalankan oleh Dewan Pengurus. BAB III. KEANGGOTAAN PASAL 10 KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN 10.1. Anggota APKJ adalah pengrajin kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah jepara. 10.2. Anggota APKJ terdiri atas : a) Anggota b) Anggota Kehormatan 10.3.Yang dimaksudkan dengan Anggota adalah pemilik/pengrajin sebagaimana disebutkan di dalam pasal 10 ayat 1 dan memenuhi seluruh kriteria keanggotaan APKJ. 10.4. Yang dimaksudkan dengan Anggota kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap berjasa dan atau turut memajukan organisasi berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian di dalam anggaran rumah tangga PASAL 11 PENGESAHAN ANGGOTA 11.1. Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus dan/atau melalui Dewan Pengurus Daerah setempat. 11.2. Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus. 11.3. Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 12 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 12.1.Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih. 12.2.Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara. 12.3.Anggota dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 12.4. Anggota berhak mengikuti rapat-rapat Anggota. 12.5. Anggota berhak melalui Rapat Kerja Tahunan, menilai pelaksanaan tugas pengurus dan meminta pertanggung-jawaban pengurus. 12.6.Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan- keputusan Musyawarah Daerah dan semua peraturan serta ketentuan yang berlaku. 12.7.Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan APKJ. 12.8.Anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan keanggotaan termasuk pembayaran uang pangkal, iuran bulanan, kontribusi kegiatan, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, terkecuali Anggota Kehormatan. 12.9.Hak dan kewajiban lainnya diuraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan penjelasan lainnya. PASAL 13 PEMBERHENTIAN ANGGOTA Setiap Anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota : 13.1. Karena ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan. 13.2. Karena yang bersangkutan menghentikan usahanya atau menutup perusahaannya atau tidak dapat lagi mewakili perusahaannya dalam keanggotaan APKJ. 13.3. Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus,yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan keanggotaan dan kewajiban-kewajiban sejenis lainnya. 13.4. Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik APKJ 13.5. Apabila yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya melalui Rapat Dewan Pengurus APKJ karena melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. 13.6. Apabila yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan yang dilarang pemerintah dan dinyatakan berstatus terhukum oleh Keputusan Pengadilan. 13.7. Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IV. KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 14 BENTUK KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN Keuangan dan perbendaharaan APKJ terdiri dari : 14.1. Uang tunai, saldo bank dan surat-surat berharga lainnya. 14.2. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik APKJ. 14.3. Pendapatan lain-lain yang sah. PASAL 15 ASAL KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN Keuangan dan perbendaharaan APKJ berasal dari : 15.1. Uang Pangkal Anggota 15.2. Uang Iuran Bulanan Anggota 15.3. Kontribusi kegiatan Anggota 15.4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sah 15.5. Pembelian/Penjualan barang bergerak maupun tidak bergerak secara sah BAB V. PENUTUP PASAL 16 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 16.1.Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Daerah PASAL 17 PEMBUBARAN ASOSIASI 17.1. APKJ hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Daerah yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut. 17.2. Hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 18 PERATURAN PELAKSANAAN 18.1. Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. 18.2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus melalui ketetapan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGRAJIN KECIL JEPARA BAB I. KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENJELASAN UMUM 1.1.Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar. 1.2.Segala hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan asosiasi akan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan tertulis pengurus asosiasi. PASAL 2 NAMA ASOSIASI DAN PEMAKAIANNYA 2.1.Nama lengkap organisasi adalah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar, yakni ASOSIASI PENGRAJIN KECIL JEPARA selanjutnya disingkat APKJ. 2.2.Aturan pemakaian nama dan singkatan diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus APKJ. PASAL 3 PENJABARAN TUGAS-TUGAS POKOK 3.1.Dalam hal membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara para anggotanya, APKJ, dalam hal ini pengurus secara berkesinambungan akan menjalin keserasian tata krama berusaha dan dalam mengambil setiap keputusan dengan memperhatikan suara dan aspirasi para anggotanya, termasuk usaha dan upaya menghindari persaingan usaha yang tidak sehat 3.2.Dalam hal melindungi kepentingan anggotanya, APKJ juga akan memberikan masukan kepada Pemerintah, melalui departemen terkait, berbagai masalah demi kepentingan para anggotanya. 3.3.Dalam hal menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan kepentingan antar anggota melalui usaha arbitrase, APKJ dapat saja melakukan kerja sama dengan badan arbitrase yang ada, maupun dengan membentuk tim arbitrase tersendiri yang khusus untuk keperluan tersebut. 3.4.Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota, APKJ dapat mengusahakan pertemuan rutin ataupun mengelola komunikasi tertulis dan/atau elektronik untuk lebih memudahkan komunikasi. Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah, APKJ akan melakukan pendekatan-pendekatan ke departemen terkait untuk lebih memudahkan para anggotanya berkomunikasi secara langsung. Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi dengan asosiasi semitra lainnya, APKJ akan mengusahakan kontak-kontak awal yang dibutuhkan, serta seandainya diperlukan turut berpartisipasi dalam proyek bersama yang melibatkan para anggotanya. 3.5.Dalam menyelenggarakan hubungan dengan badan-badan lain yang berkaitan, APKJ akan membentuk kerjasama/partisipasi dengan organisasi terkait seperti FRK,ASMINDO,HPKJ organisasi lainnya di dunia. APKJ juga akan membuka jalur konsultasi dengan para badan-badan untuk mencari peluang kerjasama bagi para anggotanya. 3.6.Sebagai mitra Pemerintah dalam membangun Industri Furnitur yang mandiri akan melakukan koordinasi bersama badan-badan Pemerintah agar perencanaan dan implementasi proyek-proyek nasional dapat dilakukan dengan sebaik- baiknya. 3.7. Pengembangan SDM pengrajin terutama anggota APKJ melalui pendidikan,pelatihan dan studi banding secara berkala BAB II. ORGANISASI PASAL 4 PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT KERJA ASOSIASI 4.1.Musyawarah Daerah Pertama dalam rangka pembentukan APKJ akan meratifikasi AD/ART pendirian asosiasi. 4.2.Penyempurnaan AD/ART akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Melalui Musyawarah Daerah. PASAL 5 HUBUNGAN JENJANG STRUKTUR ASOSIASI 5.1.Dewan Pengurus adalah pelaksana kebijaksanaan APKJ. 5.2.Badan-badan pelaksana lainnya dalam bentuk tim atau kelompok kerja dan yang sejenis lainnya bisa dibentuk atas prakarsa dan keputusan Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. 5.3.Uraian hak dan kewajiban serta penjelasan lainnya dari setiap anggota Dewan Pengurus maupun setiap personil Badan Pelaksana Harian serta badan/tim atau kelompok kerja yang dibentuk kemudian, diuraikan dalam lembar terpisah berbentuk Uraian Jabatan (Job Description), dan mempunyai kekuatan hukum karena merupakan lampiran kelengkapan Anggaran Rumah Tangga. BAB III. KEANGGOTAAN PASAL 6 KRITERIA KEANGGOTAAN 6.1. Anggota APKJ adalah Pemilik/pengrajin yang memiliki usaha industri kecil 6.2. Anggota Kehormatan APKJ adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat Pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap berjasa dalam turut memajukan organisasi berdasarkan kriteria-kriteria umum sebagai berikut : a) Secara perorangan memiliki kepribadian, kharisma, kebijaksanaan dan kearifan; b) Secara perorangan mempunyai dedikasi dan integritas yang utuh kepada profesi dan jabatan yang disandangnya serta menjaga martabat dan kehormatan yang dimilikinya; c) Secara perorangan mempunyai perhatian yang mendukung tujuan utama APKJ serta memberikan masukan serta sumbangan pikiran untuk kepentingan asosiasi; d) Secara organisasi/badan/institusi memiliki keabsahan hukum dan berperan serta dalam pembangunan nasional. PASAL 7 PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA 7.1.Pendaftaran Anggota dilakukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus setempat, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan untuk keperluan tersebut. 7.2.Prosedur administrasi lainnya diatur pelaksanaannya oleh Dewan Pengurus dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian. 7.3.Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota APKJ ditetapkan melalui tenggang waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja untuk memeriksa keabsahan seluruh lampiran dan dokumen yangmenyertai formulir pendaftaran, disamping memeriksa secara nyata keberadaan perusahaan calon Anggota tersebut. 7.4.Hasil keputusan tersebut sudah harus diberitahukan kepada calon Anggota selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah masa tenggang waktu di atas. 7.5.Setiap Anggota yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Surat Tanda Keanggotaan APKJ. PASAL 8 PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN 8.1.Anggota Kehormatan APKJ bisa diusulkan oleh setiap Anggota untuk kemudian disaring dan dicalonkan oleh Dewan Pengurus kepada paraAnggota melalui Rapat Kerja Tahunan APKJ. 8.2.Pengusulan calon Anggota Kehormatan APKJ diajukan secara tertulis kepada dewan Pengurus dengan dilampiri riwayat hidup calon Anggota Kehormatan secara rinci dan penjelasan peran sertanya dalam mendukung organisasi. 8.3.Apabila calon Anggota Kehormatan adalah organisasi/badan/institusi, maka lampiran profil organisasi, susunan pengurus dan rincian anggotanya serta fungsi dan peranannya di masyarakat merupakan lampiran pokok pengurus. 8.4.Kepada Anggota Kehormatan APKJ yang sudah memperoleh persetujuan dan disahkan, akan menerima Surat Tanda Keanggotaan Kehormatan APKJ. PASAL 9 SANKSI-SANKSI ASOSIASI Setiap Anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan APKJ dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa : 9.1.Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis dari Dewan Pengurus. 9.2.Penghentian pelayanan asosiasi yang semula merupakan haknya sebagai Anggota. 9.3.Pemberhentian sebagai Anggota secara tertulis dan diumumkan kepada seluruh Anggota. PASAL 10 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA Status keanggotaan Anggota dapat hilang, karena : 10.1. Ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan. 10.2. Karena yang bersangkutan menghentikan usahanya/menutup perusahaan atau tidak dapat lagi mewakili perusahaan dalam keanggotaan APKJ. 10.3. Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota, termasuk dalam hal kewajiban iuran bulanan keanggotaan. 10.4. Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik APKJ. 10.5.Apabila yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di APKJ. 10.6. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. PASAL 11 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN Status keanggotaan Anggota Kehormatan dapat hilang, karena : 11.1.Yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuanlain APKJ. 11.2.Yang bersangkutan meninggal dunia, apabila Anggota Keanggotaan tersebut adalah perorangan. 11.3.Yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah atau menyatakan pembubaran organisasi, apabila Anggota Kehormatan tersebut adalah organisasi/badan/institusi. 11.4. Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. PASAL 12 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 12.1. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dan laporan serta pembuktian yang tersedia, maka Dewan Pengurus dapat melakukan pemberhentian keanggotaan secara tetap atau sementara keanggotaannya. 12.2. Kepada yang bersangkutan akan disampaikan pemanggilan sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali untuk didengar keterangan dan penjelasannya dan Dewan Pengurus menghadirkan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. 12.3. Hasil pemanggilan ini merupakan kesimpulan akhir terhadap usulan pemberhentian keanggotaan. 12.4.Kepada yang bersangkutan akan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan yang disahkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan kesimpulan akhir yang diperoleh Dewan Pengurus. 12.5. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan diberikan selambat- lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak pemanggilan terakhir dilaksanakan. PASAL 13 SURAT TANDA KEANGGOTAAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 13.1.Surat Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggaldikeluarkannya dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal APKJ setelah memperoleh persetujuan Dewan Ketua. 13.2.Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sementara berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh dan Sekretaris APKJ setelah memperoleh persetujuan Dewan Ketua. 13.3.Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Sekretaris APKJ setelah memperoleh persetujuan Dewan Ketua. 13.4. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sementara maupun Tetap harus dilampiri sekurang-kurangnya Berita Acara Hasil Pemanggilan yang ditandatangani lengkap oleh 4 (empat) anggota sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 12 ayat 2. 13.5. Bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap, maka Surat Tanda Keanggotaan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi, demikian pula hak dan kewajibannya sebagai anggota APKJ. BAB IV. FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT PASAL 14 BENTUK DAN PENJADWALANNYA APKJ memiliki beberapa bentuk forum pertemuan dengan penjelasan personil dan jadwal kegiatannya sebagai berikut : 14.1. Musyawarah Daerah 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. 14.2. Rapat Kerja Tahunan 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. 14.3. Rapat Kerja Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh DewanPengurus. 14.4. Rapat-rapat lain disesuaikan dengan kebutuhan. PASAL 15 MUSYAWARAH DAERAH 15.1. Musyawarah Daerah adalah kekuasaan tertinggi APKJ. 15.2. Musyarawah Daerah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan apabila ada halangan dalam penyelenggaraannya, maka Musyawarah Daerah yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal yang telah dijadwalkan. 15.3. Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus yang sedang dalam masa kerjanya. 15.4. Bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah tersebut, dikerjakan dan disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian, serta didistribusikan kepada Anggota pada saat Musyawarah Daerah diselenggarakan. 15.5. Peserta Musyawarah Daerah adalah : a) Anggota; b) Anggota Kehormatan; c) Undangan Khusus dan/atau Peninjau yang berasal dari tokoh pengusaha dan/atau pejabat pemerintah, yang jumlah dan namanya ditentukan oleh Dewan Pengurus. 15.6. Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Badan Pelaksana Harian sebagaimana disebutkan pada pasal 15 ayat 4 tersebut di atas, maka Dewan Pengurus akan membentuk : a) Panitia Pelaksana (Organizing Committee) b) Panitia Pengarah (Steering Committee) PASAL 16 RAPAT KERJA TAHUNAN 16.1. Rapat Kerja Tahunan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 16.2. Rapat Kerja Tahunan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan tata cara pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian. 16.3. Rapat Kerja Tahunan dihadiri oleh : a). Dewan Kehormatan b). Dewan Pengurus c). Badan Pelaksana Harian d). Anggota dan Anggota Kehormatan e). Undangan Khusus dan/atau Peninjau yang berasal dari tokoh perusahaan dan/atau pejabat pemerintah, yang jumlah dan namanya ditentukan oleh Dewan Pengurus. 16.4. Tujuan utama Rapat Kerja Tahunan adalah mengevaluasi program kerja dan kegiatan APKJ. PASAL 17 RAPAT KERJA DEWAN PENGURUS 17.1. Rapat Kerja Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengurus. 17.2. Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 17.3. Rapat Kerja ini hanya dihadiri oleh anggota pengurus yang terkait dan Badan Pelaksana Harian. PASAL 18 RAPAT-RAPAT LAIN 18.1. Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh badan-badan/tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus tidak diatur secara khusus di dalam Anggaran Rumah Tangga. 18.2.Tata cara pelaksanaan dan bahan diatur secara tersendiri oleh masing- masing badan/tim/ kelompok kerja, sesuai dengan kebutuhan. 18.3.Hasil rapat disampaikan kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir. PASAL 19 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 19.1.Setiap forum pertemuan dan rapat-rapat, untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah adalah sah apabila dihadiri sekurang- kurangnya oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir. 19.2. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir dan memiliki hak pemungutan suara. 19.3. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan rapat berhak menunda keputusan tersebut selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak tidak tercapainya keputusan dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengambil ulang keputusan pada pertemuan berikutnya. BAB V. PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN PERANGKAT KERJA ORGANISASI PASAL 20 DEWAN PELINDUNG 20.1. Dewan Kehormatan bertugas membina, memberikan arahan dan nasehat kepada semua jajaran perangkat kerja asosiasi dalam menjalankan tugasnya. PASAL 21 DEWAN PENGURUS 21.1. Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan melalui sistem formatur yang anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, 5 (orang) atau 7 (orang) melalui Musyawarah Daerah. 21.2. Pemilihan formatur dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui forum Musyawarah Daerah. 21.3.Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka forum pertemuan akan memilih formatur dengan cara pemungutan suara dan pimpinan sidang berkewajiban membimbing jalannya pemungutan suara dengan tertib. 21.4.Setelah Dewan Pengurus yang lama menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dan sebelum Dewan Pengurus yang baru terpilih dan ditetapkan oleh formatur, maka pimpinan sidang berada pada Anggota yang ditunjuk oleh forum pertemuan sebanyak-banyaknya terdiri atas : a) 1 (satu) orang Pimpinan Sidang b) 1 (satu) orang Sekretaris Sidang Sementara Dewan Pengurus dinyatakan demisioner. 21.5. Setelah formatur memilih dan menetapkan Dewan Pengurus baru, maka pimpinan sidang menyerahkan forum pertemuan kepada Dewan Pengurus terpilih yang baru. 21.6. Anggota Dewan Pengurus sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a). Warga Negara Republik Indonesia yang sah. b). Pemilik/Direktur/Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan yang menjadi anggota APKJ. c). Memiliki hubungan kerja yang baik dan tertib dengan sesama Anggota APKJ, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta yang terkait. d). Tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang. e). Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APKJ. f). Berdomisili dan berusaha didalam wilayah hukum Republik Indonesia. 21.7. Seorang anggota Dewan Pengurus hanya diperkenankan memangku jabatan yang sama sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) masa kerja kepengurusan; 1 (satu) masa kerja kepengurusan adalah selama 2 (dua) tahun. 21.8. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud dalam Bab IV Pasal 15 ayat 2 maka masa kerja kepengurusan Dewan Pengurus diperpanjang hingga terlaksananya Musyawarah Daerah. PASAL 22 PELAKSANA HARIAN 22.1. Badan Pelaksana Harian dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. 22.2. Direktur Eksekutif dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus. 22.3. Kriteria dan tata cara pemilihan dan penetapan Direktur Eksekutif adalah sebagai berikut : a). Direktur Eksekutif adalah seorang profesional yang tidak memiliki perusahaan sejenis dengan perusahaan yang menjadi Anggota APKJ, termasuk memiliki saham penuh atau sebagian pada perusahaan yang dimaksudkan. b). Direktur Eksekutif adalah seorang profesional yang harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan, serta berkemampuan komunikasi aktif internal maupun eksternal. c). Direktur Eksekutif adalah seorang profesional yang mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang tenaga kerja sesuai peraturan dan undang-undang tenaga kerja yang berlaku. d). Direktur Eksekutif dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus. 22.5. Tugas-tugas dan tanggungjawab Badan Pelaksana Harian ditetapkan secara terpisah melalui sebuah Surat Keputusan Dewan Pengurus. BAB VI. KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 24 SUMBER DANA 23.1. APKJ memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 16 23.2. Uang Pangkal, Uang Iuran Bulanan dan Kontribusi Kegiatan ditetap oleh Dewan Pengurus dan dikenakan hanya kepada Anggota. 23.3. Uang Pangkal, Uang Iuran Bulanan, dan Kontribusi Kegiatan dibayarkan kepada bendahara melalui Sekretariat Badan Pelaksana Harian. 23.4. Uang Iuran Bulanan dibayarkan paling sedikit tiap 3 (tiga) bulan sekaligus, selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan terkait. 23.5. Kontribusi Kegiatan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sesudah kegiatan selesai diselenggarakan. 23.6. Kriteria Kontribusi Kegiatan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. 23.7.Untuk memperkuat keuangan APKJ, Dewan Pengurus dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan asosiasi APKJ serta ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan pemanfaatannya diserahkan kepada Dewan Pengurus. PASAL 24 PENGGUNAAN DANA 24.1. Penggunaan dan pengelolaan dana APKJ ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan ketentuan tersebut diatur dalam keputusan tersendiri, termasuk masalah Tahun Pembukuan, Lalu Lintas dan Mutasi Keuangan, Pemeriksaan Audit dan/atau Akuntan Publik dan lain sebagainya. PASAL 25 PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA 25.1. Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana APKJ dilakukan oleh Dewan Pengurus, berdasarkan pertanggungjawaban tertulis Badan Pelaksana Harian. 25.2. Dewan Pengurus menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan (financial audit) setiap tahun. 25.3. Laporan Keuangan harus dilaporkan paling sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengurus. 25.4. Setiap rapat tingkat Dewan Pengurus, laporan keuangan wajib disampaikan sebagai salah satu pemantauan kegiatan asosiasi. 25.5. Dewan Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan asosiasi kepada seluruh anggota melalui Rapat Kerja Tahunan dan/atau Musyawarah Daerah sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. PASAL 26 PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLANYA 27.1. Perbendaharaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik APKJ diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. 27.2. Daftar Inventaris/perbendaharaan APKJ wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus dalam setiap Laporan Pertanggung jawaban di Rapat Kerja Tahunan maupun Musyawarah Daerah. 27.3. Apabila asosiasi dibubarkan, maka tata cara likuidasi ditetapkan oleh Musyawarah Daerah yang diselenggarakan untuk keperluan khusus tersebut. BAB VII. PENUTUP PASAL 27 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 27.1. Disesuaikan dengan isi Bab V Pasal 16 Anggaran Dasar APKJ. PASAL 28 PEMBUBARAN ORGANISASI 28.1. Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk keperluan pembubaran asosiasi dapat dilaksanakan atas usul 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota. 28.2. Dalam hal Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk memutuskan pembubaran asosiasi, maka akan dibentuk Panitia Likuidasi untuk mengurus harta benda asosiasi. 29.3. Bila terdapat harta milik APKJ pada saat pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi kewenangan untuk menyerahkan harga benda APKJ tersebut sesuai dengan keputusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Daerah tersebut. 28.4. Bila terdapat hutang yang menjadi beban tanggungan APKJ, maka pembebanan hutang merupakan tanggungjawab seluruh Anggota secara merata dan berimbang. PASAL 29 PERATURAN PELAKSANAAN 29.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui keputusan- keputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKJ. 29.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pemakaiannya sejak dideklarasikanya asosiasi ini tanggal 9 Mei 2009 tanggal 9 Mei 2009

www.aspekaje.blogspot.com

Street AddressJl.Raya jepara-kudus km 11.5 rengging pecangaan jepara

CityJepara

CountryIndonesia

Name of InstitutionAPKJ

Phone+62 291 7547122

Mobile

Fax+62 291 7547122

Type of ActivitySupport Institution

Emailaspekaje@yahoo.com



Leave a Reply

© 2009